 |
| Ilustrasi pekerja Indonesia memegang dokumen perjanjian kerja, perisai perlindungan, kalkulator, dan timbangan keadilan sebagai gambaran perhitungan pesangon. |
Pencarian kata "pesangon" melonjak di Google Trends Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, setelah dua kabar besar bertemu dalam satu pekan yang sama.
Di dalam negeri, aturan pesangon berubah lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sementara dari luar negeri, Canva mengumumkan pesangon enam bulan gaji bagi karyawan yang terdampak restrukturisasi.
Sorotan Utama Pesangon Trending 7 November 2026
- Pesangon trending di Google. Pencarian kata "pesangon" melonjak di Google Trends Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026.
- UU 27/2026 disahkan 6 Oktober 2026. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
- Pengali 0,5 dihapus. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan faktor pengali 0,5 kali tidak lagi dipakai dalam perhitungan pesangon.
- Pengali minimal kini 1 kali. Besaran pesangon tetap mengikuti alasan pemutusan hubungan kerja dan masa kerja karyawan yang bersangkutan.
- PHK makin diperketat. Perusahaan tidak lagi bisa menjadikan efisiensi sebagai alasan yang mudah untuk memutus hubungan kerja.
- Canva restrukturisasi 1.271 orang. Sekitar 22 persen tenaga kerja Canva terdampak, meski tidak semuanya kehilangan pekerjaan.
- Pesangon Canva enam bulan gaji. Karyawan Canva yang keluar mendapat minimal enam bulan gaji, jaminan kesehatan, dan laptop MacBook.
- Masa transisi satu tahun. Aturan baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku setelah masa transisi satu tahun sejak diundangkan.
Kenapa Pesangon Trending pada 7 November 2026
Pencarian kata "pesangon" melonjak di Google Trends Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, dan lonjakan itu bukan tanpa sebab.
Ada dua pemicu yang datang hampir bersamaan, yaitu aturan pesangon baru di Indonesia dan kabar pemangkasan besar di Canva.
Aturan baru itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru saja diundangkan.
Sementara itu, Canva mengumumkan restrukturisasi besar pada 4 November 2026, hanya tiga hari sebelum pencarian pesangon melonjak.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah sudah mulai menyosialisasikan aturan baru ini kepada pekerja dan perusahaan.
Salah satu sosialisasi itu berlangsung di Musi Banyuasin pada Jumat, 6 November 2026, sehari sebelum kata pesangon trending.
Banyak pekerja yang penasaran dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah pesangon yang mereka terima akan naik.
Pertanyaan itu wajar, karena perubahan pengali pesangon langsung menyentuh hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Media sosial pun ramai membahas aturan baru ini, dengan sebagian warganet membandingkannya dengan pesangon enam bulan gaji dari Canva.
Perbandingan itu memang menarik, tetapi keduanya berada dalam konteks yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja.
Aturan Baru Pesangon dalam UU 27/2026
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Regulasi baru ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, yang mengatur pengupahan, perjanjian kerja, alih daya, pesangon, hingga perlindungan pekerja platform digital.
Undang-undang ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja.
Putusan Mahkamah Konstitusi itu diucapkan pada 31 Oktober 2024 dan memberi waktu paling lama dua tahun untuk membentuk regulasi ketenagakerjaan baru.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, tiga hari sebelum batas waktu tersebut berakhir.
Perubahan yang paling banyak dibicarakan adalah penghapusan faktor pengali 0,5 kali dalam perhitungan uang pesangon.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan hal itu kepada awak media seusai rapat paripurna pengesahan pada 6 Oktober 2026.
"Kalau kemarin masih ada istilahnya pengali pesangonnya 0,5, itu tentu sudah tidak ada lagi," kata Yassierli kepada awak media.
Dengan perubahan itu, pengali paling rendah dalam perhitungan pesangon kembali menjadi satu kali ketentuan berdasarkan masa kerja.
Aturan baru ini juga memperketat pemutusan hubungan kerja, sehingga perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK dengan mudah.
Alasan efisiensi tidak lagi bisa dipakai sembarangan sebagai dasar PHK, menurut penjelasan Menteri Ketenagakerjaan seusai pengesahan.
Perubahan lain yang cukup penting adalah kewajiban membayar upah selama proses perselisihan PHK masih berjalan.
Upah itu wajib dibayarkan hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut.
Regulasi baru ini juga memuat pengaturan mengenai dana cadangan pesangon yang wajib disiapkan perusahaan untuk pekerjanya.
Mekanisme dan besaran iuran dana cadangan itu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah yang sedang disiapkan.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, UU ini memiliki masa transisi satu tahun sejak resmi diundangkan.
Artinya, untuk pengupahan, Upah Minimum Provinsi 2027 masih mengacu pada aturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
Satu catatan penting yang perlu diketahui publik adalah naskah final undang-undang ini belum dipublikasikan secara resmi kepada masyarakat.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 27 Oktober 2026, dokumen yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal itu belum diunggah pemerintah.
Karena itu, rincian norma dalam undang-undang baru ini masih perlu menunggu naskah resmi dan peraturan pelaksana yang menyertainya.
Rumus Pesangon Baru yang Perlu Diketahui Pekerja
Pesangon dalam aturan ketenagakerjaan Indonesia terdiri atas tiga komponen yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang di-PHK.
Ketiga komponen itu adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang besarnya berbeda-beda.
Uang pesangon dihitung satu hingga sembilan bulan upah, dengan besaran yang mengikuti lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masa kerja kurang dari satu tahun mendapat satu bulan upah sebagai uang pesangon.
Masa kerja delapan tahun atau lebih mendapat sembilan bulan upah, yang menjadi batas tertinggi dalam perhitungan uang pesangon.
Pengali kemudian menentukan berapa kali lipat dari uang pesangon dasar itu yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja.
| Alasan PHK | Pengali Uang Pesangon |
| Efisiensi atau perusahaan tutup | 1 kali |
| Pensiun | 1,75 kali |
| Sakit berkepanjangan atau meninggal dunia | 2 kali |
Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan masa kerja lima tahun dan upah lima juta rupiah per bulan berhak atas uang pesangon enam bulan upah.
Nilai itu setara dengan tiga puluh juta rupiah, sebelum dikalikan dengan pengali sesuai alasan PHK dan ditambah dua komponen lainnya.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penghapusan pengali 0,5 bukan berarti setiap pekerja yang di-PHK otomatis menerima dua kali lipat.
Besaran pesangon tetap mengikuti alasan PHK dan masa kerja, sehingga tiap pekerja bisa menerima jumlah yang berbeda-beda.
Pekerja yang di-PHK karena alasan efisiensi kini mendapat pengali minimal satu kali, bukan lagi 0,5 kali seperti ketentuan sebelumnya.
Di sisi lain, pekerja tetap perlu memeriksa surat keputusan PHK, karena alasan yang tertulis di dalamnya menentukan pengali yang dipakai.
Pesangon 6 Bulan Gaji dari Canva
Pemicu kedua yang membuat kata pesangon trending datang dari Canva, perusahaan desain asal Australia yang berbasis di Sydney.
Canva mengumumkan restrukturisasi besar pada Selasa, 4 November 2026, melalui memo internal dari salah satu pendiri sekaligus CEO Melanie Perkins.
Memo itu sebenarnya sudah disampaikan kepada karyawan pada Senin, 3 November 2026, sebelum kabar tersebut menyebar luas ke publik.
Dalam pengumuman itu, Canva menyebut 1.271 orang atau sekitar 22 persen dari total tenaga kerja globalnya akan terdampak restrukturisasi.
Canva mempekerjakan lebih dari 5.700 orang di 37 negara, sehingga dampak restrukturisasi ini terasa di banyak kantor di seluruh dunia.
Perkins menyebut keputusan ini sebagai momen tersulit dalam 13 tahun sejarah perusahaan, setelah pertumbuhan Canva melambat untuk pertama kalinya dalam satu dekade.
Satu hal yang perlu diluruskan adalah angka 1.271 orang terdampak bukan berarti 1.271 orang dipastikan kehilangan pekerjaan.
Sebagian dari mereka akan berpindah peran di dalam perusahaan, dan sebagian lagi diminta pindah ke kantor pusat seperti Sydney.
Canva sendiri belum mengungkapkan berapa banyak karyawan yang pada akhirnya benar-benar keluar dari perusahaan akibat restrukturisasi ini.
Bagi karyawan yang keluar, Canva menyiapkan paket dukungan yang terbilang besar dibandingkan pemangkasan di perusahaan teknologi lain.
Paket itu mencakup gaji minimal enam bulan, termasuk hak-hak normatif yang wajib dibayarkan menurut hukum di negara masing-masing.
Karyawan yang keluar juga mendapat jaminan kesehatan selama 12 bulan di negara tempat Canva menyediakan fasilitas tersebut.
Laptop MacBook yang dipakai untuk bekerja boleh dibawa pulang, karena perusahaan menyadari sebagian karyawan tidak memiliki laptop lain.
Canva juga memberikan layanan LinkedIn Premium selama satu tahun serta pendampingan karier dan persiapan wawancara kerja.
Melalui Canva Collective Fund, karyawan yang keluar bisa mengajukan hibah 10.000 dolar Amerika Serikat untuk merintis usaha atau proyek komunitas.
Hibah itu tidak otomatis diberikan kepada semua karyawan, karena mereka yang berminat wajib mendaftarkan diri paling lambat 14 Desember 2026.
Perkins dijadwalkan menjelaskan kebijakan restrukturisasi ini kepada seluruh karyawan dalam pertemuan yang digelar pada 10 November 2026.
Apa Artinya bagi Pekerja Indonesia
Perubahan aturan pesangon ini datang di tengah angka PHK yang masih cukup tinggi di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 53.490 tenaga kerja melaporkan terkena PHK pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dengan penghapusan pengali 0,5, lantai pesangon bagi pekerja yang di-PHK karena efisiensi kini naik menjadi satu kali ketentuan.
Kenaikan itu memang tidak otomatis menggandakan pesangon semua pekerja, tetapi memberi perlindungan lebih besar bagi yang paling rentan.
Bagi perusahaan, aturan baru ini berarti kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon yang tidak bisa lagi ditunda-tunda.
Perusahaan perlu menghitung ulang kewajiban pesangonnya, karena pengali terendah yang dipakai kini lebih besar dari sebelumnya.
Bagi pekerja, kabar dari Canva menjadi pengingat bahwa paket pesangon yang baik bukan hanya soal jumlah bulan gaji.
Jaminan kesehatan, pendampingan karier, dan modal usaha juga bisa menjadi bagian dari paket yang membantu pekerja memulai kembali.
Namun, paket Canva itu berlaku untuk perusahaan teknologi global dengan skala besar, sehingga tidak bisa dijadikan patokan umum bagi semua perusahaan.
Yang bisa dijadikan patokan adalah aturan undang-undang di Indonesia, karena itulah yang mengikat semua pemberi kerja di dalam negeri.
Yang Perlu Diperhatikan Pekerja
Pekerja yang menerima surat PHK sebaiknya memeriksa alasan pemutusan hubungan kerja yang tertulis di dalam surat tersebut.
Alasan itu menentukan pengali pesangon yang dipakai, sehingga pekerja perlu memastikan alasan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Hitung masa kerja dengan teliti, karena setiap tambahan tahun masa kerja bisa menambah jumlah bulan upah dalam uang pesangon.
Minta rincian tiga komponen pesangon secara tertulis, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Bila menolak PHK, pekerja dapat menempuh perundingan bipartit dengan perusahaan, sebagaimana diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan.
Selama proses perselisihan berjalan, upah pekerja wajib tetap dibayarkan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Simpan semua dokumen penting, mulai dari kontrak kerja, slip gaji, hingga surat keputusan PHK, sebagai bukti bila terjadi sengketa.
Jangan menandatangani kesepakatan PHK sebelum memahami isinya, karena tanda tangan berarti menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut.
Pantau terus naskah final UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah pelaksana yang akan mengatur rincian aturannya.
Informasi resmi hanya berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, dan dinas tenaga kerja daerah, bukan dari pesan berantai di media sosial.
Pencarian kata pesangon yang melonjak pada 7 November 2026 menunjukkan satu hal, yaitu pekerja Indonesia ingin tahu haknya dengan jelas. Aturan baru dalam UU 27/2026 dan kabar pesangon enam bulan gaji dari Canva sama-sama memberi pelajaran, bahwa pesangon bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jaring pengaman bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
