![]() |
| Ilustrasi aksi damai di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. |
Gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menggelar aksi penyampaian pendapat di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 November 2026.
Aksi damai ini membawa lima tuntutan kebangsaan, mulai dari ajakan persatuan nasional hingga desakan agar pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) secara konsisten.
Sorotan Utama Aksi Rakyat Bela Indonesia 8 November 2026
- Aksi digelar hari ini. Aksi Rakyat Bela Indonesia berlangsung di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 November 2026.
- Digelar serentak di Bandung. Aksi yang sama juga digelar di Masjid Al-Jabbar, Bandung, pada hari yang sama.
- Acara puncak pukul 08.00-10.00 WIB. Rangkaian aksi diawali salat Subuh berjemaah, lalu acara utama berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
- Dinahkodai Bachtiar Nasir. Ketua Organizing Committee (OC) ARBI adalah Ustaz Bachtiar Nasir, yang akrab disapa UBN.
- Lima tuntutan dibacakan. Lima tuntutan gerakan ini dibacakan UBN dalam konferensi pers pada Sabtu, 7 November 2026.
- Digagas 24 tokoh nasional. Sebanyak 24 tokoh nasional dari berbagai latar belakang menggagas aksi ini.
- Terbuka untuk semua elemen. Aksi ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, tidak terbatas pada satu umat beragama saja.
- Diperkirakan dihadiri ribuan orang. Penyelenggara memperkirakan ribuan masyarakat dari Jabodetabek hadir dalam aksi ini.
Jadwal dan Lokasi Aksi Rakyat Bela Indonesia
Aksi Rakyat Bela Indonesia dipusatkan di Lapangan Hijau Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan yang mudah dijangkau peserta dari berbagai wilayah Jabodetabek.
Rangkaian kegiatan diawali dengan salat Subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Azhar pada pagi hari.
Setelah itu, peserta berkumpul di Lapangan Hijau untuk mengikuti acara utama yang dijadwalkan pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
Selain di Jakarta, aksi yang sama juga digelar serentak di Bandung, yang dipusatkan di Masjid Al-Jabbar.
Penyelenggaraan serentak di dua kota ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak hanya berpusat di ibu kota.
Ketua Organizing Committee (OC) Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, menyampaikan rencana ini dalam konferensi pers.
Konferensi pers itu digelar di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, pada Sabtu, 7 November 2026.
Dalam kesempatan itu, UBN menegaskan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Konsolidasi tersebut juga digelar di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia pada hari yang sama.
Bachtiar Nasir mengatakan aksi ini lahir dari kegelisahan rakyat Indonesia melihat kondisi negara saat ini.
"Aksi ini bagian dari kegelisahan kami rakyat Indonesia melihat kondisi saat ini, ini demi menjaga keutuhan negara dan bangsa," kata UBN dalam konferensi pers tersebut.
Ia juga berharap aksi damai serupa dapat digelar di daerah-daerah lain di Indonesia.
"Saya berharap masyarakat bisa membuat aksi seperti besok demi berlangsungnya tatanan negara yang aman dan kuat dan bermartabat," ucapnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penyelenggara memandang aksi hari ini sebagai awal dari gerakan yang lebih luas.
Lima Tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia
Lima tuntutan menjadi agenda utama Aksi Rakyat Bela Indonesia, dan semuanya dibacakan langsung oleh UBN dalam konferensi pers.
Tuntutan pertama adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk membela Indonesia.
Tuntutan ini menjadi payung besar gerakan, karena penyelenggara ingin aksi ini dibaca sebagai gerakan persatuan, bukan gerakan kelompok tertentu.
Tuntutan kedua adalah mengajak rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara.
Menurut UBN, pengkhianatan yang dimaksud mencakup tindakan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
Tuntutan ketiga adalah mengajak masyarakat bersatu melawan oligarki dan negara-negara asing yang disebut menjadi pelindung oligarki.
UBN menjelaskan bahwa oligarki yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melakukan pengkhianatan secara ekonomi.
Ia mencontohkan pihak yang menyebabkan persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan, yang menurutnya harus ikut bertanggung jawab atas dampaknya.
Tuntutan keempat adalah menuntut pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh dan konsisten.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
Pasal yang sama menegaskan bahwa kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Karena itu, tuntutan ini berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan keadilan ekonomi bagi rakyat.
Tuntutan kelima adalah menuntut penegakan hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) secara konsisten.
Secara khusus, massa mendesak pemerintah menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
UBN mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengabaikan persoalan tersebut demi menjaga kepastian hukum.
"MK dan MA ini lembaga negara yang sudah memutuskan secara tegas. Ini bukan cuma cacat secara hukum dan moral. Kalau putusannya tidak dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, persoalannya akan semakin panjang," kata UBN.
Isu Penyadapan dan Karhutla di Balik Aksi
Di balik lima tuntutan itu, ada dua isu besar yang menjadi perhatian penyelenggara aksi.
Isu pertama adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh nasional, organisasi masyarakat sipil, dan media.
Bachtiar Nasir menilai dugaan penyadapan itu sebagai persoalan serius, terlebih jika tindakan tersebut bertujuan menggulingkan pemerintahan.
"Yang kedua tegas kami katakan. Bagi saya ini adalah pengkhianatan. Terutama bukan cuma presiden urusannya ini, rupanya kami pun kena," ucap UBN dalam konferensi pers.
Dalam pemberitaan, dugaan penyadapan tersebut dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, perlu dicatat bahwa UBN sendiri menegaskan dugaan tersebut belum tentu berkaitan dengan kepentingan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu penting, karena menunjukkan penyelenggara tidak ingin isu penyadapan ini dibaca secara sepihak.
Isu kedua adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai lambat oleh penyelenggara aksi.
Menurut UBN, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas lahan seharusnya ikut bertanggung jawab atas dampak kebakaran hutan.
Karhutla sendiri telah menjadi persoalan berulang di Indonesia, terutama pada musim kemarau di Sumatra dan Kalimantan.
Dampaknya tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Kedua isu ini, penyadapan dan karhutla, menjadi latar yang mempertemukan berbagai elemen dalam gerakan ARBI.
Aksi ini digelar menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026.
Momentum itu membuat aksi hari ini dibaca sebagai bagian dari gelombang penyampaian pendapat di ibu kota.
Siapa Saja yang Menggagas Aksi Ini
Aksi Rakyat Bela Indonesia digagas oleh 24 tokoh nasional dari berbagai latar belakang organisasi Islam, akademisi, dan lembaga pendidikan.
Jumlah itu menunjukkan bahwa gerakan ini tidak digerakkan oleh satu organisasi saja, melainkan oleh gabungan berbagai elemen.
Dalam konferensi pers, UBN menegaskan bahwa gerakan ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.
"Acara besok untuk semua elemen masyarakat bukan hanya islam saja, silahkan hadir," kata UBN.
Pernyataan itu menegaskan bahwa aksi ini tidak dikhususkan untuk satu umat beragama saja.
Sejumlah tokoh hadir dalam konferensi pers pada Sabtu, 7 November 2026, di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia.
Di antaranya adalah Ketua MUI Bidang Ukhuwah Zaitun Rasmin dan Pimpinan Pusat Syarikat Islam yang juga Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Kehadiran tokoh dari latar belakang yang beragam ini memperkuat klaim penyelenggara bahwa aksi ini bersifat terbuka.
Gerakan ini juga didukung oleh konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang digelar sehari sebelum aksi.
Konsolidasi itu menjadi tempat merumuskan lima tuntutan yang kemudian dibacakan dalam konferensi pers.
Dengan latar belakang penggagas yang beragam, penyelenggara berharap aksi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Pengamanan dan Imbauan bagi Peserta Aksi
Menjelang aksi hari ini, aparat keamanan di wilayah DKI Jakarta dikabarkan sudah bersiaga di sejumlah titik vital sejak pagi hari.
Kesiagaan itu dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan massa dalam jumlah besar ke kawasan Kebayoran Baru.
Penyelenggara sendiri menegaskan bahwa aksi ini digelar secara damai, dengan rangkaian yang tertib sejak salat Subuh berjemaah.
Acara puncak yang hanya berlangsung dua jam, pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, juga menunjukkan bahwa aksi ini dirancang singkat dan tertib.
Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar Kebayoran Baru pada Minggu pagi, ada baiknya memperhatikan pengaturan lalu lintas di sekitar Masjid Agung Al-Azhar.
Kawasan Al-Azhar berada di jalur yang ramai pada akhir pekan, sehingga kehadiran massa dapat memengaruhi arus kendaraan.
Peserta aksi diimbau mengikuti arahan panitia dan menjaga ketertiban selama rangkaian acara berlangsung.
Hal ini penting agar penyampaian pendapat berjalan damai dan pesan lima tuntutan dapat tersampaikan dengan jelas.
Perkembangan jalannya aksi, termasuk jumlah massa yang hadir dan respons pemerintah, akan diketahui setelah rangkaian kegiatan selesai.
Sampai artikel ini ditulis, acara puncak aksi masih berlangsung, sehingga laporan mengenai jumlah peserta dan jalannya aksi belum dapat dipastikan.
Aksi Rakyat Bela Indonesia hari ini menjadi satu dari rangkaian penyampaian pendapat publik yang digelar di Jakarta pada November 2026. Lima tuntutan yang dibawa, dari persatuan nasional hingga penegakan putusan MK dan MA, menunjukkan bahwa gerakan ini menyentuh persoalan hukum, ekonomi, dan kebangsaan sekaligus, dan respons pemerintah atas tuntutan tersebut akan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari ke depan.
