 |
| Ilustrasi pembayaran digital dan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. |
Perbincangan tentang pajak digital memanas pada awal November 2026. Banyak warga bertanya apakah transfer bank dan isi saldo dompet digital akan dikenai pajak baru mulai 9 November 2026.
Jawaban singkatnya menenangkan sekaligus penting untuk dicermati. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kebijakan itu bukan pajak baru, melainkan sistem pemungutan atas transaksi digital luar negeri.
Sorotan Utama Pajak Digital
- Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemungutan pajak digital diperluas mulai 9 November 2026.
- Bank pemerintah, bank swasta, fintech, dan lokapasar disebut akan dilibatkan sebagai pemungut dan penyetor pajak.
- DJP menegaskan kebijakan 9 November 2026 bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Sistem yang dipakai adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), yang berjalan sejak 25 September 2026.
- Nominal transfer antarbank dan nominal isi saldo dompet digital belum disebut DJP sebagai objek pajak baru.
- Penerimaan pajak ekonomi digital tercatat Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026, dengan PPN PMSE sebagai penyumbang terbesar.
- Masyarakat diminta menunggu aturan teknis resmi dan memeriksa informasi hanya lewat kanal resmi DJP.
Pernyataan Hashim soal Pajak Digital
Pernyataan awal datang dari Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikannya saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Hashim menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Tujuannya adalah menjangkau penerimaan dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini belum sepenuhnya tercatat.
“Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim.
Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak pengguna menafsirkannya sebagai pungutan baru atas setiap transaksi digital, termasuk transfer pribadi dan pembayaran sehari-hari.
Namun, Hashim tidak merinci jenis pajak, objek transaksi, maupun tarif yang dimaksud dalam pernyataan itu. Karena itu, penafsiran publik pun beragam dan sebagian di antaranya melampaui apa yang sebenarnya dijelaskan otoritas pajak.
Klarifikasi DJP soal Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian meluruskan informasi tersebut. DJP menegaskan kebijakan yang berlaku pada 9 November 2026 merupakan penerapan sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri, bukan pengenaan pajak baru.
Penjelasan itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti. Ia menjelaskan kebijakan tersebut dijalankan melalui SPP-TDLN.
Melalui sistem ini, pemungutan hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak semua transaksi luar negeri otomatis dikenai PPN.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan hal yang sama. Ia menyebut kebijakan ini bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang selama ini berlaku.
Klarifikasi ini penting karena membedakan dua hal yang sering tertukar. Pertama, mekanisme pemungutan yang diperluas. Kedua, penciptaan objek atau tarif pajak yang sama sekali baru.
Sistem SPP-TDLN dalam Pajak Digital
SPP-TDLN adalah sistem pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari penyedia luar negeri. Sistem ini bertujuan mencegah pemungutan ganda dan menjangkau transaksi yang belum terjangkau perdagangan melalui sistem elektronik.
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Lembaga tersebut terdiri atas lima bank dan satu penyelenggara jasa pembayaran.
Kelima bank itu adalah BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, sedangkan penyelenggara jasa pembayaran yang ditunjuk adalah LinkAja. Penunjukan ini menjadi tahap awal sebelum cakupan pemungut diperluas.
DJP juga dilaporkan sedang mengajak sekitar 30 platform bank dan fintech untuk bergabung dalam sistem tersebut. Artinya, perluasan 9 November 2026 lebih berkaitan dengan bertambahnya pemungut, bukan dengan lahirnya pajak baru.
Data yang beredar menyebutkan 5,5 juta transaksi tercatat pada 25 September hingga 11 Oktober 2026, dengan potensi pajak sekitar Rp10 triliun. Angka itu menunjukkan skala transaksi digital luar negeri yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau pemungutan.
Bagi bank dan fintech yang ditunjuk, tugasnya tidak ringan. Mereka harus mengidentifikasi transaksi, meminta konfirmasi sistem, memungut PPN, menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, menyetor pungutan, dan mengelola koreksi atau pengembalian bila diperlukan.
Yang Tidak Termasuk Pajak Baru dalam Pajak Digital
Salah satu kekhawatiran terbesar publik adalah kabar transfer antarbank akan dipajaki. Hingga klarifikasi DJP disampaikan, belum ada pernyataan resmi yang menyebut nominal transfer akan dipajaki sebagai objek baru.
Hal yang sama berlaku untuk pengisian saldo dompet digital. DJP belum menyebut nominal isi saldo DANA, GoPay, OVO, maupun ShopeePay sebagai objek pemungutan baru.
Yang sudah dikenai PPN sejak lama adalah biaya layanannya, bukan nominal transaksinya. Contohnya, biaya administrasi isi saldo dan merchant discount rate (MDR) QRIS sudah menjadi objek PPN, bukan nilai transfer atau nilai pembayaran itu sendiri.
Sebagai gambaran, biaya administrasi isi saldo sebesar Rp1.500 dikenai PPN dengan beban efektif 11 persen, sehingga PPN-nya Rp165. Berapa pun nilai isi saldo tidak mengubah PPN atas biaya administrasi tersebut.
Dasar aturan untuk pajak atas penyelenggaraan teknologi finansial adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022. Aturan ini sudah berjalan sebelum perbincangan pajak digital 9 November 2026 ramai dibicarakan.
Dengan demikian, warga tidak perlu menyimpulkan bahwa setiap rupiah yang berpindah lewat bank atau dompet digital otomatis terpotong pajak baru. Yang perlu diperiksa adalah rincian biaya layanan yang tertera dalam bukti transaksi.
Pajak Lokapasar dan Ekonomi Digital dalam Pajak Digital
Selain SPP-TDLN, pemerintah juga telah menunjuk lokapasar sebagai pemungut pajak atas transaksi pedagang daring. Sejak 1 Oktober 2026, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
Kebijakan ini menyasar transaksi pedagang di lokapasar, bukan pembeli secara langsung. Mekanisme semacam ini menunjukkan pola pemungutan pajak digital yang bertahap dan berbasis penunjukan pemungut.
Pola yang sama terlihat pada PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang berlaku sejak 1 Juli 2020. Melalui PMSE, penyedia barang dan jasa digital dari luar negeri ditunjuk sebagai pemungut PPN.
Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah itu, sebanyak 245 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran.
Pada September 2026, DJP menunjuk tiga pemungut baru, yaitu Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. DJP juga memperbarui data pemungut atas Niantic International Ltd.
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital hingga September 2026
Skala ekonomi digital Indonesia tercermin dari penerimaan pajaknya. DJP mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp45,21 triliun. Angka ini menegaskan peran perdagangan digital lintas negara dalam penerimaan negara.
Selanjutnya, pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) tercatat Rp5,96 triliun. Pajak atas transaksi fintech menyusul sebesar Rp5,40 triliun, sedangkan pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.
Setoran PPN PMSE sendiri menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, setoran PPN PMSE tercatat Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp10,32 triliun sepanjang 2025.
Khusus Januari hingga September 2026, setoran PPN PMSE sudah mencapai Rp9,54 triliun. Capaian sembilan bulan itu sudah mendekati total setahun penuh pada 2025.
Hashim menyebut rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto Indonesia baru sekitar 12 persen. Ia menargetkan rasio itu naik menuju 18 persen dalam dua hingga tiga tahun melalui perbaikan pemungutan, termasuk pajak digital.
Ia juga menyebut potensi ekonomi dalam negeri yang belum terdata diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun, atau sekitar 30 hingga 40 persen dari produk domestik bruto. Perkiraan ini menjadi latar mengapa pemerintah mendorong perluasan basis pemungutan.
Dampak bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha soal Pajak Digital
Bagi masyarakat umum, dampak paling terasa adalah pentingnya membaca rincian biaya. Bila ada biaya layanan baru yang muncul, warga perlu memastikan biaya itu sesuai ketentuan dan tercantum jelas dalam bukti transaksi.
Bagi pelaku usaha kecil yang berjualan di lokapasar, pemungutan PPh Pasal 22 oleh lokapasar perlu dipahami sebagai bagian dari administrasi pajak. Pelaku usaha sebaiknya menyimpan bukti potong dan mencocokkannya dengan laporan usahanya.
Bagi bank dan fintech, perluasan peran sebagai pemungut membawa beban sistem yang besar. Mereka harus menyiapkan integrasi sistem, rekonsiliasi data, keamanan siber, layanan pelanggan, serta penanganan risiko salah klasifikasi transaksi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Sia Nawir, mengingatkan bahwa penunjukan bank dan fintech sebagai pemungut tidak serta-merta menjamin penerimaan negara langsung naik. Efektivitas sistem tetap bergantung pada desain aturan dan kesiapan pelaksanaannya.
Karena itu, perdebatan pajak digital tidak cukup berhenti pada tanggal berlakunya. Isi aturan teknis, cakupan transaksi, dan kesiapan sistem menjadi penentu apakah kebijakan ini berjalan adil dan mudah dipahami publik.
Yang Perlu Diperhatikan Masyarakat soal Pajak Digital
Pertama, jangan langsung percaya pada pesan berantai yang menyebut semua transfer akan dipotong pajak. Periksa dulu apakah informasi itu berasal dari kanal resmi DJP atau hanya tangkapan layar tanpa sumber yang jelas.
Kedua, simpan bukti transaksi dan periksa rincian biayanya. Bila ada potongan yang tidak sesuai penjelasan resmi, warga dapat menanyakannya ke penyedia layanan atau ke kanal resmi DJP.
Ketiga, pantau penjelasan resmi DJP sebelum 9 November 2026. Penjelasan itu akan menentukan apakah tanggal tersebut berarti perluasan SPP-TDLN atau ada kebijakan lain yang menyertainya.
Keempat, gunakan kanal resmi untuk memeriksa informasi, yaitu situs pajak.go.id dan layanan Kring Pajak 1500200. Kanal resmi lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada kabar yang beredar tanpa rujukan aturan.
Hingga aturan teknis resmi diterbitkan, pernyataan yang paling aman adalah pernyataan DJP sendiri: kebijakan 9 November 2026 bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Masyarakat tetap perlu waspada, tetapi tidak perlu panik atas kabar yang belum terverifikasi.
Pada akhirnya, pajak digital akan dinilai dari kejelasan aturannya, bukan dari ramainya perbincangan. Bila aturan teknisnya transparan, masyarakat dapat membedakan mana biaya layanan yang memang sudah dipajaki dan mana transaksi yang tidak berubah perlakuannya.
