 |
Ilustrasi guru Indonesia yang menerima kabar pencairan tunjangan profesi.
JAKARTA — Kabar baik datang bagi ratusan ribu guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di seluruh Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN Triwulan III 2026 senilai Rp921,6 miliar kepada 507 ribu penerima di berbagai wilayah Indonesia.
Penyaluran ini mencakup pembayaran tunjangan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bagi guru yang datanya sudah tervalidasi sebagai penerima, pesan yang paling sering disampaikan pemerintah dalam beberapa hari terakhir ini sederhana saja: segera periksa rekening masing-masing.
Sorotan Utama
- BRI menyalurkan TPG non-ASN Triwulan III 2026 senilai Rp921,6 miliar kepada 507 ribu penerima.
- Pembayaran mencakup Juli, Agustus, dan September 2026, dengan total Rp6 juta per penerima yang memenuhi syarat.
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meminta guru honorer segera mengecek rekeningnya.
- BRI bertindak sebagai bank penyalur berdasarkan instruksi pembayaran dari Kemendikdasmen, bukan penentu penerima atau besaran tunjangan.
- Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan penyaluran TPG non-ASN Juli–September 2026 telah mencapai 100 persen pada 26 Oktober 2026.
- Guru yang datanya valid tetapi belum menerima dana dapat melapor melalui kanal resmi ULT Kemendikdasmen.
- Besaran TPG guru non-ASN yang belum inpassing pada 2026 adalah Rp2 juta per bulan, naik dari Rp1,5 juta.
- Penerima diingatkan menjaga data di Dapodik dan Info GTK tetap sinkron agar pencairan berikutnya tidak terhambat.
TPG Non-ASN Rp921,6 Miliar Disalurkan BRI
TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Untuk guru non-ASN, penyaluran triwulan ketiga tahun ini menjadi perhatian besar karena sempat mengalami keterlambatan sebelum akhirnya dinyatakan tuntas.
Dalam laporan penyaluran melalui BRI yang beredar pada Rabu, 4 November 2026, dana sebesar Rp921,6 miliar disalurkan kepada 507 ribu penerima. Angka tersebut menggambarkan skala penyaluran yang tidak kecil: ratusan ribu pendidik di berbagai daerah menerima haknya dalam satu gelombang pencairan.
Penyaluran melalui BRI dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Artinya, bank menjalankan fungsi pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku, sementara kewenangan mengenai siapa yang berhak menerima, berapa besarannya, dan kapan jadwalnya tetap berada pada instansi pemerintah yang berwenang.
Pembedaan peran ini penting dipahami para guru. Jika ada pertanyaan mengenai status penerima atau besaran tunjangan, jawabannya tidak berada di bank penyalur semata, melainkan pada data dan keputusan yang ditetapkan melalui sistem Kemendikdasmen. Karena itu, memeriksa status data menjadi langkah yang sama pentingnya dengan memeriksa rekening.
Pernyataan Abdul Mu’ti soal TPG Non-ASN
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan penjelasan yang lugas mengenai pembayaran triwulan ketiga ini. Ia menyebut para guru honorer menerima Rp6 juta sebagai akumulasi pembayaran untuk tiga bulan.
“Jadi, para guru honorer menerima Rp6 juta yang merupakan pembayaran TPG Juli, Agustus, dan September. Silakan dicek di rekening,” kata Abdul Mu’ti, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan penyaluran tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penanda bahwa pembayaran Juli hingga September 2026 tidak lagi berstatus menunggu secara nasional. Guru yang telah memenuhi persyaratan dan lolos validasi data diminta segera memeriksa rekening masing-masing, bukan menunggu pemberitahuan tambahan.
Meski demikian, guru yang belum melihat dana masuk tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berhak. Perbedaan waktu pencairan antarbank dan antarwilayah masih mungkin terjadi, dan status data masing-masing guru bisa berbeda. Langkah yang tepat adalah memeriksa status di sistem resmi sebelum mengambil kesimpulan.
Penyaluran TPG Non-ASN Dinyatakan 100 Persen
Sebelum laporan penyaluran melalui BRI ini beredar, Kemendikdasmen telah menyampaikan kabar penuntasan penyaluran TPG non-ASN untuk periode Juli hingga September 2026. Dalam Taklimat Media Capaian Dua Tahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober 2026, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa seluruh tunjangan guru non-ASN sudah disalurkan.
Kepastian itu didasarkan pada laporan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen. Berdasarkan laporan tersebut, penyaluran telah mencapai 100 persen pada pukul 10.30 WIB pada hari taklimat media itu digelar.
“Berdasarkan laporan dari Puslapdik Kemendikdasmen pukul 10.30 WIB tadi, seluruh tunjangan guru non-ASN sudah disalurkan 100 persen. Untuk tiga bulan, Juli, Agustus, September, itu semuanya sudah terkirim,” kata Mu’ti dalam taklimat media tersebut.
Pernyataan 100 persen itu menggambarkan keberhasilan pengiriman dana dari kas negara ke sistem perbankan secara umum. Namun, bagi guru secara individu, yang terasa adalah dana yang benar-benar masuk ke rekening. Karena itu, imbauan untuk mengecek rekening tetap relevan meski status nasional sudah dinyatakan tuntas.
Keterlambatan TPG Non-ASN dan Permintaan Maaf Kemendikdasmen
Perjalanan pencairan TPG triwulan ketiga ini tidak sepenuhnya mulus. Sebelum dinyatakan tuntas pada akhir Oktober 2026, pencairan sempat tertinggal dari jadwal yang diharapkan para guru. Pada 23 Oktober 2026, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan bahwa penyaluran TPG guru non-ASN telah mencapai 75 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para guru dan tenaga kependidikan atas keterlambatan pencairan yang sempat terjadi. Kemendikdasmen kemudian menargetkan seluruh proses pencairan bagi data yang sudah valid selesai ditransfer secara bertahap paling lambat pada akhir Oktober 2026.
Keterlambatan semacam ini terasa berat bagi guru honorer, sebab tunjangan profesi bukan sekadar tambahan, melainkan bagian dari penghasilan yang sudah direncanakan untuk kebutuhan keluarga. Karena itu, penuntasan pada akhir Oktober dan penyaluran melalui BRI yang dilaporkan pada awal November menjadi kabar yang ditunggu banyak pendidik.
Pengalaman keterlambatan ini juga memberi pelajaran penting bagi pengelolaan tunjangan ke depan. Validasi data yang dilakukan lebih awal, sinkronisasi Dapodik yang disiplin, dan komunikasi jadwal yang jelas dapat mengurangi kecemasan guru pada periode pencairan berikutnya.
Besaran TPG Guru Non-ASN 2026
Besaran TPG yang diterima guru non-ASN pada 2026 mengikuti ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori penerima. Guru yang telah memiliki surat keputusan inpassing menerima tunjangan setara golongan hasil penyetaraan. Sementara itu, guru non-ASN yang belum inpassing menerima tunjangan tetap sebesar Rp2 juta per bulan pada tahun anggaran 2026, naik dari Rp1,5 juta pada periode sebelumnya.
Dengan besaran Rp2 juta per bulan, akumulasi tiga bulan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 menjadi Rp6 juta. Angka inilah yang disebut Abdul Mu’ti sebagai total yang diterima guru honorer untuk triwulan ketiga.
Perlu dicatat, besaran yang diterima setiap guru tetap mengikuti status dan ketentuan masing-masing. Guru dengan inpassing tidak otomatis menerima angka yang sama dengan guru tanpa inpassing, karena dasar perhitungannya berbeda. Karena itu, membandingkan nominal antar rekan sejawat tanpa melihat status kepegawaian dan inpassingnya bisa menimbulkan salah paham.
Selain TPG, pemerintah juga mengatur tunjangan lain bagi guru, seperti tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus serta tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Masing-masing memiliki syarat dan besaran tersendiri, sehingga guru perlu memastikan jenis tunjangan yang sesuai dengan kondisinya.
Syarat Penerima TPG Non-ASN
Secara umum, TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja serta persyaratan administrasi yang ditetapkan. Guru harus berstatus aktif pada satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikdasmen dan terdaftar dalam sistem Dapodik dengan data yang sudah sinkron dan valid.
Sistem Info GTK menjadi rujukan penting dalam proses ini. Melalui Info GTK, guru dapat memantau status Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan kesesuaian datanya. Jika ada data yang belum valid, pencairan dapat tertahan meski dana secara nasional sudah disalurkan.
Karena itu, guru disarankan memeriksa Info GTK secara berkala, terutama menjelang periode pencairan. Pastikan nomor rekening yang terdaftar benar, beban mengajar memenuhi ketentuan, dan data kepegawaian sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, segera koordinasikan dengan operator sekolah dan dinas pendidikan setempat. Perbaikan data yang dilakukan lebih awal memberi peluang lebih besar agar pencairan periode berikutnya berjalan tanpa hambatan.
Yang Harus Dilakukan Guru Bila Dana Belum Cair
Bagi guru yang datanya valid tetapi belum menerima dana hingga batas waktu yang wajar, Kemendikdasmen menyediakan kanal pengaduan resmi. Saluran yang tersedia meliputi laman Unit Layanan Terpadu (ULT) di ult.kemendikdasmen.go.id, telepon 177, serta surat elektronik pengaduan@kemendikdasmen.go.id.
Sebelum melapor, siapkan informasi dasar yang dibutuhkan, seperti identitas, satuan pendidikan tempat bertugas, dan periode tunjangan yang dipermasalahkan. Laporan yang lengkap dan jelas akan lebih mudah ditindaklanjuti dibandingkan laporan yang hanya menyebut dana belum cair tanpa keterangan pendukung.
Guru juga perlu waspada terhadap pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Pencairan TPG tidak dipungut biaya dan tidak melalui perantara tidak resmi. Jika ada pihak yang meminta bayaran atau data rahasia perbankan, abaikan dan laporkan melalui kanal resmi.
Selain itu, jangan membagikan kata sandi, kode verifikasi, atau data rekening kepada pihak yang tidak dikenal, termasuk yang mengatasnamakan kementerian atau bank penyalur. Bank dan kementerian tidak meminta data rahasia tersebut melalui pesan singkat atau media sosial.
Dampak Penyaluran TPG bagi Guru dan Sekolah
Penyaluran TPG yang tuntas memberi dampak langsung bagi kesejahteraan guru non-ASN. Banyak guru honorer mengandalkan tunjangan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar biaya pendidikan anak, hingga menutup kebutuhan rumah tangga yang tertunda selama pencairan terlambat.
Di tingkat sekolah, kepastian pencairan juga membantu menjaga semangat mengajar. Guru yang tidak lagi dibayangi ketidakpastian penghasilan dapat lebih fokus pada pembelajaran, persiapan kelas, dan pendampingan peserta didik.
Dalam jangka panjang, tunjangan profesi diharapkan menjadi salah satu penopang kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera dan dihargai secara profesional memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di profesi ini dan terus meningkatkan kompetensinya.
Namun, kesejahteraan guru tidak hanya ditentukan oleh tunjangan. Kepastian jadwal pencairan, kejelasan data, dan kemudahan akses informasi sama pentingnya dengan nominal yang diterima. Penuntasan TPG triwulan ketiga ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang rapi sama berharganya dengan anggaran yang tersedia.
Bagi 507 ribu penerima TPG non-ASN triwulan ketiga, kabar penyaluran Rp921,6 miliar melalui BRI ini patut disambut dengan memeriksa rekening dan memastikan data tetap valid. Bagi pemerintah, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pencairan triwulan keempat berjalan lebih tepat waktu, sehingga guru tidak lagi harus menunggu dalam ketidakpastian. Jika dana belum masuk padahal data sudah valid, kanal resmi ULT Kemendikdasmen adalah tempat yang tepat untuk bertanya, bukan perantara yang tidak jelas asal-usulnya.
